Tentara Tegas Itu Bernama Jokowi

Jokowi dan Mantan Kadishub (wartakota.tribunnews.com)

Jokowi kembali bikin geger. Ia kembali melakukan gebrakan untuk kesekian kali. Hari ini (12/2) ia merombak jajaran pemimpin instansi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 33 pejabat dirotasi.

Dua sosok diantara 33 pejabat yang di-reshuffle tersebut, beberapa hari belakangan telah menjadi sasaran fokus perhatian masyarakat. Mereka berdua adalah Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan dan Unu Nurdin, Kepala Dinas Kebersihan. Diketahui, mereka memiliki kinerja yang relatif tidak memuaskan.

Udar Pristono tersandung kasus pengadaan bus Trans Jakarta dari China. Memang itu sebuah pengadaan yang janggal. Bagaimana tidak, bus baru yang harusnya kinyis-kinyis, mulus dan tak ada lecet barang sedikit, lha ini kok sudah terjadi karat di beberapa bagiannya. Tentu hal ini melahirkan pertanyaan dan dugaan. Apakah pengadaan bernilai milyaran rupiah itu berjalan sesuai prosedur, atau terdapat persekongkolan kotor para koruptor?

Udar sebenarnya tidak tinggal diam terhadap tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa ada permainan di proyek tersebut. Ia berkata bahwa berkaratnya bus terjadi karena terciprat air laut selama bus menjalani pengapalan dari China. Namun dalih dari Udar tak berhasil meredam suara sumbang yang kadung ramai bergaung di media.

Berbeda dengan Udar yang tersandung kasus bus, Unu Nurdin terpeleset kasus truk. Kasus yang menyeretnya adalah pengadaan 200 unit truk sampah yang dinyatakan ditolak DPRD. Kasus tersebut cukup lama berpolemik, bahkan sampai Wagub Ahok beberapa kali bersuara di media untuk menanggapi. Ahok mengakui kesalahan ada di jajarannya. Ahok juga pernah berkata bahwa Unu tidak cukup mampu menangani masalah persampahan di DKI. Unu juga ia anggap tidak cakap dalam pengadaan truk, karena truk tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pengangkutan sampah.

Kedua pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan strategis sebagai kepala dinas, akhirnya mau tidak mau harus merelakan kebanggaan dan kekuasaannya. Karena mereka “hanya” dipindah menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kedudukan kepala dinas adalah kedudukan puncak pada suatu instansi yang otomatis di dalamnya melekat kekuasaan yang tidak sedikit. Posisi tersebut adalah posisi eksekutor atau pengambil keputusan dan kebijakan. Posisi yang terkandung tanggung jawab besar namun juga tersisip kebanggaan dan prestise.

Jelas berbeda dengan kedudukan sebagai anggota sebuah tim. Tentu sebuah tim adalah sekelompok manusia yang berkumpul bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kekuasaan dan keputusan diambil bersama secara kolegial. Maka dari itu, sangat jelas bahwa Udar dan Unu kurang pas jika dinyatakan baru saja dimutasi. Mereka sebenarnya sedang “dikotak” oleh Jokowi. Kekuasaannya dilucuti. Ini punishment hadiah dari kinerja yang tidak memuaskan publik sekaligus duo Jokowi – Ahok.

Mutasi atau pergeseran jabatan sebenarnya hal yang wajar dalam dunia birokrasi. Namun, ini menjadi luar biasa jika melibatkan nama Jokowi – Ahok yang sedang mendapat jatah pemberitaan yang masif. Apalagi, diantara 33 orang yang dimutasi tersebut menyeret sosok yang sedang ramai diperbincangkan karena kasus yang menyita atensi khalayak.

Jokowi kembali menunjukkan taringnya sebagai pemimpin yang tegas, bertindak cepat dan tanpa basa-basi bertele-tele. Kasus Udar dan Unu adalah kasus yang masih sangat hangat. Namun Jokowi tidak mau menunggu terlalu lama dengan alasan melakukan telaah terlebih dahulu untuk bertindak. Ia dengan cekatan mengambil langkah. Pejabat yang ia rasa tidak becus bertugas langsung dicopot. Jokowi sedang mempertontonkan kepemimpinan yang efisien.

Dari cara kerja Jokowi di atas, saya berandai-andai. Misalkan, kelak ia ditakdirkan menjadi RI 1, maka ia pasti tidak ragu-ragu untuk melakukan kocok ulang terhadap anggota kabinet yang ora jegos bekerja. Jokowi memperagakan ketegasan yang identik dengan kalangan militer. Jokowi tidak lelet dan tidak nena-nene.

Saya setuju dengan cara Jokowi. Pemimpin politik yang masa baktinya terbatas, harus menghemat waktu dalam cara kerjanya. Karena ada tenggat waktu tertentu yang harus selalu diingat agar berderet tujuan dapat tercapai. Penghematan waktu bukan berarti secara serampangan tanpa didahului pemikiran sebelum mengambil kebijakan. Namun, jika memang dapat mengambil kebijakan tepat dalam waktu yang cepat, akan lebih oke bukan?

Jokowi menjadi antitesis pemimpin yang identik dengan deal-deal politik untuk melanggengkan kekuasaan. Ia seolah tak peduli dengan kelanggengan jabatannya. Dapat terbaca, bahwa ia hanya ingin kerja dan kerja sebaik mungkin demi memenuhi amanah yang telah diletakkan di bahunya.

Saya bukan Jokowi-holic atau Jokowi-lover fanatik yang dengan gelap mata mendukung secara membabi buta apapun yang dilakukannya. Semenjak Jokowi memimpin Jakarta, saya selalu mencari cacat dan keburukan dalam cara memimpinnya, namun sampai saat ini belum bisa menemukan noda yang bisa mengalihkan kesan positif terhadapnya. Saya tidak bisa mengukur kadar keahlian sekaligus ketulusan Jokowi, namun sebagai orang sehat saya tetap bisa berpendapat bahwa Jokowi memang seorang pemimpin yang baik.

Banyak suara minor yang diarahkan kepada Jokowi. Para hater sering berkata bahwa Jokowi tak beda dengan pemimpin lain yang gemar lakukan pencitraan. Banjir skala besar yang kemarin melanda Jakarta, membuat para pembenci itu semakin gencar menyerang Jokowi. Namanya hater ya, apapun yang dilakukan Jokowi selalu dilihat dari sudut pandang negatif. Tanpa mau berpikir bahwa banjir Jakarta adalah masalah klasik yang tidak bisa dihentikan seperti menghentikan aliran selokan depan rumah.

Dari kacamata objektif, saya hanya bisa beropini bahwa Jokowi ini pemimpin masa depan yang cukup menjanjikan. Jokowi membuat lega, karena ia menjadi simbol bahwa Indonesia tidak berhenti memproduksi kader pemimpin yang dapat diandalkan. Terus bekerja ya Pak..